PROSEDUR PELAPORAN PPH 21 KARYAWAN TETAP PADA PT X DENGAN MENGGUNAKAN CORETAX

Nawal Shofiyatul Muniroh, Diarany Sucahyati

Abstract

Income Tax Article 21 (PPh 21) is one of the primary sources of state revenue from individual employment income. Under Indonesia’s self-assessment system, the responsibility for reporting PPh 21 lies with employers as withholding agents. In line with the digital transformation of tax administration, the Directorate General of Taxes introduced the Core Tax Administration System (Coretax) to simplify the reporting process. This study aims to describe the PPh 21 reporting procedure at PT X using Coretax and identify the obstacles in its implementation. This research adopts a qualitative descriptive method with observation and documentation techniques. The findings indicate that PT X has systematically implemented the PPh 21 reporting procedure, including data collection, tax calculation using the Average Effective Rate (TER), issuance of withholding slips, and submission of periodic tax returns. Despite resulting in zero payable tax, PT X maintained compliance through timely reporting. The use of Coretax was considered beneficial in streamlining the process, though technical issues such as slow response, frequent errors, auto logout, and unsaved data were encountered. In conclusion, PT X has successfully adapted its reporting procedures in line with regulations, but the stability of the Coretax system must be improved to support optimal taxpayer compliance.

Keywords: Income Tax Article 21 (PPh 21), Coretax, Reporting Procedure, Effective Average Rate (TER)

Full Text:

PDF

References

Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. 4(3), 5132–5140.

Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 4(4), 646–655. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

Ani, A. P. (2025). Penerapan PPh Pasal 21 pada Freelance dan Pekerja Digital di Era Gig Economy. … : Jurnal Riset Akuntansi Dan …, 4(1), 29–40. https://journal.idede.org/index.php/RANI/article/download/171/92

Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media Martinus Sony Erstiawan peluncuran sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ). 5(4).

Fadhilah, A., Enjellika, J. Z., & Serli, S. N. (2025). Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan Spt 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 10(1), 53–62.

Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 5(02), 98–111. https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635

Hermawanti, N. F., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58 / 2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT . Bintang Sejahtera. 2, 1–9.

Kristianto, D., & Widodo, C. (2025). ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK EXCELLENT EAGLESWAN : SKEMA PENGENAAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA. 6, 151–167.

Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2), 1057–1068. https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244/230

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rahayu, I. R. S., & Ika, A. (2025). Penerimaan Pajak RI Anjlok 30 Persen, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Kompas. https://money.kompas.com/read/2025/03/14/101000526/penerimaan-pajak-ri-anjlok-30-persen-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=1

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (Sebelas). Salemba Empat.

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital. Jurnal Lmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 1–9. https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648

Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi Pmk Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax AdministrationSystem, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 DitanggungPemberi Kerja Badan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 25(01), 1–12.

Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA), 1(1), 105–112. https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451

Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. BIP’s JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 16(2), 119–136. https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

DOI: https://doi.org/10.34152/emba.v4i2.1471

Refbacks

  • There are currently no refbacks.